Opini

Penguatan Inspektorat Daerah untuk Berantas Korupsi

Dalam kurun 2009-2014, dari 439 kasus yang ditangani KPK, 45,33 persen di antaranya melibatkan penyelenggara pemerintahan. Sementara, data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, sejak era otonomi daerah hingga tahun 2014, sebanyak 318 kepala/wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi (kompas.com, 2017).

Pungli Dengan Pemerasan, Suap, Gratifikasi, atau Tips

JAKARTA – Indonesia baru saja digemparkan oleh dua peristiwa operasi tangkap tangan (OTT). OTT pertama dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman. Irman Gusman, ketua satu lembaga negara diduga menerima suap Rp100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto terkait pengurusan kuota gula impor yang diberikan Perum Bulog kepada CV Semesta Berjaya tahun 2016. OTT kedua pada Selasa (11/10) terjadi saat Polri

Leadership Minus Followership?

[dropcap]A[/dropcap]hli kejiwaan Stanley Milgram pernah melakukan eksperimen yang kontroversial soal kepatuhan pengikut dalam menjalankan perintah. Percobaan ini dilakukan pada dekade 1960-an guna menjawab pertanyaan mengapa ada orang yang taat diperintah untuk menyiksa orang lain seperti dilakukan Nazi terhadap orang-orang Yahudi di Eropa. Riset ini cukup kontroversial karena menggunakan metode yang dianggap tidak lazim. Eksperimen ini berusaha menjelaskan bagaimana orang bisa begitu patuh terhadap perintah dari pihak yang dianggap memiliki otoritas.

Eksistensi Perkebunan Karet  PT Cikencreng (ditinjau dari Perspektif Historis, Yuridis dan Faktual)

Penulis : H ACHMAD MURTIN, SH. M Si  (Tenaga fungsional pada staf ahli bidang politik dan hukum Pemerintah Kota Lubuklinggau)   PERSPEKTIF HISTORIS Bahwa lahan/ tanah yang dikuasai oleh PT. CIKENCRENG yang bergerak dibidang usaha perkebunan karet saat ini adalah berasal dari lahan perkebunan berupa hak Erfacht Verponding nomor 113 atas nama NASIONALE INDUSTRI EN LANDBOW MAATSCMAPPIJ NV yang dikenal sebagai perkebunan karet belalau yang terletak di propinsi sumatera selatan, Keresiden

“ PENYERAHAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS YANG BERADA DI WILAYAH HUKUM KOTA LUBUKLINGGAU SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR : 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUK KOTA LUBUKLINGGAU ( SUATU TINJAUAN HISTORIS DAN YURIDIS ) “

Oleh : H ACHMAD MURTIN, SH. M. Si (Tenaga fungsional pada staf ahli bidang politik dan hukum Pemerintah Kota Lubuklinggau)   TINJAUAN HISTORIS Terbentuknya Kota Lubuklinggau merupakan buah manis dari hasil reformasi pada tahun 1998 dimana adanya suatu perubahan sistem ketatanegaraan dalam pemerintahan Republik Indonesia, salah satunya adalah lahirnya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah hasil dari amandemen UUD 1945 sebagaimana bunyi pasal 18 UUD 45; antara lain menyatakan

Perlu Gerakan Masiv & Berkelanjutan Perangi Ancaman Narkoba

Oleh : Sekretaris BNK Musi Rawas, Hendra Amoer, SE, MM ANCAMAN bahaya Narkoba tidak bisa dipandang sebelah mata, dan tidak mungkin mampu dihadapi oleh satu institusi saja, mengingat Narkoba sudah menyerang semua lapisan umur dan semua lapisan sosial masyarakat, demikian juga di Kabupaten Musi Rawas bahkan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba sudah menjamur sampai ke pelosok perdesaan. Untuk itu BNK perpandangan bahwa ancaman bahaya Narkoba harus dihadapi secara bersama-sama mulai

Facebook tak Confidence Soal Kebebasan Bicara

JAKARTA — Media sosial Facebook kembali memberlakukan pemblokiran sementara terhadap akun Tere Liye. Berikut tanggapan penulis Indonesia tersebut terkait pembatasan berpendapat yang ia alami akibat banyak mengkritisi pemahaman terkait lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). “Dunia sudah masuk fase dukungan terang-terangan. Hanya satu fase lagi, melakukannya secara terang-terangan,” ujar penulis bernama asli Darwis itu, Selasa (23/2). Menurut pengarang novel Hujan itu, orang-orang menggunakan kekuatan ekonomi dan sumber daya miliknya untuk

“NARKOBA Musuh Kita Bersama”

Oleh : Hendra Amoer Pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba. Keseriusan tersebut tercermin dari semangat untuk memberantas Narkoba dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 2011-2015 (Jaktranas P4GN). Inpres tersebut mengamanahkan kepada pemangku kepentingan yang salah satunya adalah Bupati/Walikota untuk mengambil langka-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing

Isa Sigit Inginkan Pembangunan Muratara dengan Hati Nurani

MURATARA, Jurnalindependen.com — Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sebagai kabupaten yang baru memisahkan diri dari kabupaten induk yakni kabupaten Musi Rawas (Mura) sangat memerlukan pembangunan diberbagai bidang, baik secara fisik atau infrastruktur agar bisa menjadi kabupaten yang mandiri. Sebagaimana yang di cita-citakan bakal calon Bupati Muratara periode 2015-2020, Drs H Mohd. Isa Sigit, S Ip, MM Kabupaten Muratara harus dapat melepaskan diri dari ketertinggalan dan membina masyarakat yang berakhlak baik, berpendidikan sehingga mampu untuk mencapai masyarakat yang

Evaluasi Kinerja dan Kebijakan APBD Prov. Sumatera Selatan

Catatan Akhir Tahun 2014 Kajian/Analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) – Sumsel. Oleh : Nunik Hadayani (Koord. Sumsel)   Sebagaimana telah diatur dalam konstitusi kita pada UUD 1945 terutama pada pasal 23 ayat 1 yang berbunyi Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.     Kebijakan anggaran daerah adalah