Eksistensi Perkebunan Karet PT Cikencreng (ditinjau dari Perspektif Historis, Yuridis dan Faktual)

Penulis : ACHMAD MURTIN, SH. M Si  (Tenaga fungsional pada staf ahli bidang politik dan hukum Pemerintah Kota Lubuklinggau)

 

  • PERSPEKTIF HISTORIS

Bahwa lahan/ tanah yang dikuasai oleh PT. CIKENCRENG yang bergerak dibidang usaha perkebunan karet saat ini adalah berasal dari lahan perkebunan berupa hak Erfacht Verponding nomor 113 atas nama NASIONALE INDUSTRI EN LANDBOW MAATSCMAPPIJ NV yang dikenal sebagai perkebunan karet belalau yang terletak di propinsi sumatera selatan, Keresiden Palembang, kabupaten Palembang utara, Kewedanaan Musi ulu, Marga sindang kelingi ilir (Sebelum pemekaran kabupaten musi rawas masuk dalam wilayah kecamatan Lubuklinggau ) dan setelah pemekaran kabupaten musi rawas menjadi kota lubuklinggau sekerang menjadi wilayah kelurahan belalau II kecamatan lubuklinggau utara 1 kota lubuklingga, propinsi sumatera selatan dengan luas areal ±  2.850 Ha.

Bahwa pada tanggal 11 september 1957 telah terjadi jual beli lahan perkebunan yang berasal hak Erfacht Verponding nomor 113 tersebut antara Master jon Willem Bronner yang bertindak untuk atas nama NASIONALE INDUSTRIE EN LANDBOUW MAATSCHAPPIJ NV (yang terkenal perkebunan karet belalau)  kepada Tuan Raden Hadji oned Djoenaidi selaku direktur PT. CINKENCRENG di hadapan Notaris Raden Kadiman Notaris Jakarta  dengan Akta Notaris nomor 50 tanggal 11 september 1957 namun dalam perjalanannya PT. CIKENCRENG setelah terjadi jual beli terdapat hambatan dalam rangka untuk mengelola lahan perkebunan tersebut, kerena adanya gugatan dari Herman Felix, sehingga terjadi sengketa antara PT. CIKENCRENG melawan Herman Felix, selama sengketa ini Berlangsung ± 23 tahun dan akhirnya pada tahun 1980 sengketa antara PT. CIKENCRENG dengan Herman Felik di menangkan oleh PT. CIKENCRENG. Dalam masa sengketa PT. CIKENCRENG belum melakukan konversi dari hak Erfecht menjadi Hak Guna Usaha sesuai dengan UU no 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, bahkan hak Erfecht tersebut akan berakhir tanggal 24 september 1980 dan akan kembali kepada Negara.

Mengingat hak Erfacht akan berakhir tanggal 24 september 1980, maka PT. CIKENCRENG mengajukan untuk pembaharuan Hak Guna Usaha ( HGU) terhadap perkebunan karet belalau tersebut kepada Direktorat Agraria propinsi sumatera selatan melalui surat nomor : 068/ OJK/ X/ 1979 tanggal 4 oktober 1979, dalam proses yang panjang untuk dapat memperbaharui HGU terhadap perkebunan karet belalau tersebut, maka pada tahun 1992 kepda PT. CIKENCRENG yang berkedudukan di Jakarta diberikan Hak Guna Usaha ( HGU) sesuai dengan keputusan Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19/ HGU/ BPN/ 92, yang terletak di Kabupaten Musi Rawas dengan luas 1.245 Ha.

 

  • PERSPEKTIF YURIDIS

Secara yuridis eksistensi perkebunan karet PT. CIKENCRENG yang berkedudukan dijakarta telah mendapat Hak Guna Usaha atas tanah Negara perkebunan air belalau seluas ± 1.245 Ha yang terletak di kecamatan lubuklinggau, kabupaten musirawas, sumatera selatan, yang setelah pemekaran kabupaten musi rawas menjadi kota lubuklinggau, kecamatan lubuklinggau utara 1, kota lubuklinggau, propinsi sumatera selatan. Melalui keputusan kepada badan pertahanan nasional nomor 19/ HGU/ BPN/ 92

Bahwa PT. CIKENCRENG yang berkedudukan di Jakarta adalah suatu badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman tanggal 14 November 1952 nomor J.A.S 1397 dan telah memenuhi persyaratan untuk memperbaruhi Hak Guna Usaha.

Bahwa perkebunan karet PT. CIKENCRENG  yang telah mendapat Hak Guna Usaha (HGU) tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan bunyi amar putusan dan apa bila kewajiban-kewajiban tidak dilaksanakan oleh pemegang hak tentunya ada konsikuensi hukum yang harus diterima oleh pemegang HGU.

Bahwa kewajiban-kewajiban pemegang Hak Guna Usaha (HGU) PT. CIKENCRENG yang di atur dalam keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19/ HGU/ BPN/ 92 tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas nama PT. CIKENCRENG meliputi hal-hal sebagaimana diatur dalam amar ke dua yang berbunyi antara lain :

a .   Penerima Hak Guna Usaha tunduk pada dan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962 Juncto Nomor 2 tahun 1964 yang telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tanggal 20 Agustus 1969 Nomor 8 Tahun 1969 dan Nomor 2/Pert/OP/8/1969.

b .  Apabila di dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan / penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi    Undang-undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya            menurut peratuan yang berlaku. 

c . Setiap perubahan penyelenggaraan pengusahaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut diperlukan ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

d . Penerima Hak Guna Usaha wajib melangsungkan dan memelihara, menghindarkan terlantarnya pengusahaan / kelestarian tanah tersebut, serta menjaga dari setiap  kemungkinan upaya-upaya penggarapan oleh pihak lain. dan kewajiban-kewajiban lain sebagai mana di atur dalam amar ke tiga, ke empat, ke lima, ke enam dan ketujuh dalam keptusan HGU tersebut

             Bahwa terhadap tidak terpenuhi kewajiban-kewajiban sebagai mana diatur dalam amar putusan dalam keputusan HGU nomor 19/ HGU/ BPN/ 92 tentang pemberian hak guna uasha PT. CIKENCRENG, antara lain amar putusan dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh, tentunya Perkebunan Karet PT. CIKENCRENG mendapat konsekuensi hukum terhadap tidak terpenuhi kewajiban tersebut sebagai mana diatur dalam amar putusan ke sembilan yang berbunyi : pemberian Hak Guna Usaha sebagai mana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan Hak Guna Usaha tersebut dengan sendirinya MENJADI BATAL apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam  diktum kedua, ketiga, ke empat, ke lima, ke enam dan ke tujuh keputusan HGU tersebut, bahwa melihat bunyi amar putusan kesembilan tersebut berarti secara yuridis eksistensi perkebunan PT. CIKENCRENG BATAL DEMI HUKUM

 

  • PERSPEKTIF FAKTUAL

Dalam rangka untuk mendapatkan informasi keberadaan ( Eksistensi ) Usaha perkebunan karet PT. CIKENCRENG secara konkrit dilapangan perlu dilakukan pengamatan dan identifikasi dilapangan, baik melihat secara langsung aktivitas kegiatan fisik usaha perkebunan karet PT. CIKENCRENG melalui kegiatan: pembibitan penanaman, pemanenan, dan kegiatan pabrikan ( pengolahan hasil), serta pengamanan areal, dan pengamatan yang tidak langsung, dengan melalui, wawancara dari nara sumber, baik melalui manajemen lokal ( karyawan ) maupun kepada petani karet.

Berdasarkan pengamatan melalui identifikasi kami dilapangan ternyata Bahwa usaha perkebunan karet PT. CIKENCRENG sudah tidak melakukan kegiatan lagi sejak Tahun 2011 sebagai layaknya usaha suatu perkebunan yaitu mulai dari usaha hulu yang Berupa: pembibitan, penanaman, pemanenan, dan pengamanan areal serta usaha hilir berupa pengolahan hasil ( pabrikan ) hal ini sudah Barang tentu tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang diberikan dalam keputusan Kepada Badan Pertanahan Nasional tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. CIKENCRENG, sesuai dengan ketentuan dalam amar putusan ke dua, antara lain ketentuan yang dilanggarnya adalah :

  • Setiap perubahan penyelengaraan penguasahaan, perusahaan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan hak guna usaha atau tanah perkebunan diperlukan izin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan  Nasional
  • Pemegang Hak Guna Usaha wajib melangsungkan dan memelihara, menghindarkan terlantarnya pengusahaan / kelestarian tanah serta menjaga dari setiap kemungkinan upaya-upaya penggarapan oleh pihak lain

            Melihat kondisi faktual tersebut di atas bahwa usaha perkebunan karet PT. CIKENCRENG secara faktual eksistensi nya SUDAH TIDAK ADA LAGI sejak Tahun 2011, oleh karena itu Pemerintah kota Lubuklinggau segera mengusulkan untuk pencabutan HGU PT. CIKENCRENG.

 

  • KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan analisis diskripsi penulis uraikan tersebut, dapat di simpulkan hal-hal Sbb :

  1. Dari perspektif historis, bahwa perkebunan karet yang dikuasai oleh CIKECRENG saat ini adalah berasal dari hak Erfacht vervonding nomor 113 atas nama Nasionale Industrie En Landbouw Maatschappijnv ( yang dulu terkenal dengan perkebunan karet belalau ) melalui jual beli tanggal 11 september 1957 dihadapan notaries Raden Kadiman antara master Jon willen Bronwier yang bertindak untuk atas nama Nasionale Industrie En Landbouw Maatschappijnv dengan tuan Raden Hadji Oned Djoe Naidi selaku direktur PT. CIKENCRENG menjadi milik perkebunan karet PT. CIKENCRENG
  2. Dari persepektif yuridis, bahwa` PT. CIKENCRENG yang berda di kelurahan belalau II, kecamatan Lubuklinggau utara 1, kota Lubuklinggau berdasarkan Hak Guna Usaha melalui Keputusan Kepada Badan pertanahan Nasional Nomor : 19/ HGU/ BPN/ 92 tentang peberian Hak Guna Usaha atas nama PT. CIKENCRENG yang berkedudukan di Jakarta atas tanah di kabupaten musi rawas, secara yuridis batal demi hukum, tidak perlu menunggu habis masa berlaku HGU nya sampai 31 desember 2017.
  3. Dari persepektif faktual berdasarkan hasil identifikasi lapangan, bahwa secara faktual perkebunan karet PT. CIKENCRENG sudah tidak ada lagi karena PT. CIKENCRENG sudah tidak melaksanakan kewajibanya lagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam keputusan kepala Badan Pertanahan Nasionan nomor : 19/ HGU/ BPN/ 92, tentang pemberian Hak Guna Usaha, hal ini secara faktual Dapat dibuktikan hal-hal Sbb:
  4. Bahwa pemegang HGU perkebunan karet PT. CIKENCRENG tidak mengamankan areal seluas 1.245 Ha yang telah diberikan kepadanya, hal ini sesuai dengan fakta di lapangan banyak tanah / lahan yang di okovasi masyarakat.
  5. Bahwa pemegang HGU perkebunan karet PT. CIKENCRENG secara teknis tidak melaksanakan usaha perkembunan selayaknya usaha sebuah perkebunan sebagaiman fakta dilapangan tidak melakukan pembibitan, penanaman, pemanenan sampai pengolahan hasil.
  6. Bahwa pemegang HGU tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain seperti membayar PPB, ketenagakerjaan, izin lingkungan hidup.
  7. Bahwa pemegang HGU tidak menyampaikan laporan perkembangan dan kemajuan di perkebunan PT. CIKENCRENG kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Sum-Sel sebagai mana peringkat ke 1, 2 dan ke 3

Jadi dapat di simpulkan bahwa eksistensi PT. CIKENCRENG secara faktual SUDAH TIDAK ADA LAGI

 

  • REKOMENDASI
  1. Agar pemerintah kota Lubuklinggau tidak memberikan Rekomondasi untuk perpanjangan HGU atas nama PT. CIKENCRENG yang akan berakhir pada tanggal 19 desember 2017
  2. Agar pemerintah kota Lubuklinggau mengusulkan kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional untuk MENCABUT HGU Nomor : 19/ HGU/ BPN/ 92, kerena sudah tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban selaku pemegang IJIN HGU sebagai mana yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan dalam keputusan HGU, dan selanjutnya menjadi APL untuk dimiliki dan di kuasai PEMKOT Lubuk-linggu
  3. Agar pemerintah kota Lubuklinggau merevisi PERDA tentang TATA RUANG, bahwa tata ruang di lokasi HGU sekarang akan dijadikan ruang publik ( perkantoran, perumahan dan fasilitas public lainnya )
  4. Agar pemerintah kota Lubuklinggau membentuk tim iventarisasi dan identifikasi terhadap lokasi HGU PT. CIKENCRENG sebagai bahan evaluasi untuk usulan pencabutan HGU atas nama Perkebunan karet PT. CIKENCRENG.
  5. Agar pemerintah kota Lubuklinggau segera membuat PERDA tentang penggunaan Tanah Areal penggunaan lain (APL) sebagai landasan hukum dalam rangka penggunaan Tanah APL dan sekaligus menghindari kepemilikan Ilegal oleh pihak lain.

***