Friday , 18 April 2014
Jurnal Utama

Mengawasi Penggunaan Dana BOS Bukan Kewenangan Inspektorat

LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com – Terkait anggaran yang berasal dari Pusat maka pengawasannya dari pusat, kalau dari APBD Provinsi pengawasannya dari Pemerintah Provinsi sedangkan anggaran yang berasal dari APBD Kota Lubuklinggau bentuk pengawasan pemerintah melalui Inspektorat.

Demikian dikatakan Inspektur Kota Lubuklinggau – Sumsel, Edison Jaya kepada wartawan, Kamis (29/11/2012) di kantornya.

Edison mengatakan adanya surat tembusan pemberitahuan mengenai beberapa sekolah yang melanggar juknis BOS sudah masuk ke Inspektorat. Namun sepengetahuan kami anggaran BOS berasal dari Pusat, penindakan bukan kewenangan kami, tetapi kewenangan pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Surat yang masuk tersebut merupakan tembusan dan tidak ada lampiran mengenai jenis pelanggaran juknis BOS, sebaiknya konfirmasi saja ke Dinas Pendidikan, kita sifatnya sejajar hanya mengawasi penggunaan anggaran APBD Kota Lubuklinggau,” katanya.

Diketahui beberapa waktu lalu dari hasil survey Jurnalindependen.com terhadap beberapa sekolah SD/SMP di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan diduga melanggar juknis BOS 2012 (Permendikbud RI, No. : 51 tahun 2012).

Pelanggaran itu meliputi yaitu Sekolah yang memberikan insentif honor guru/TU diatas 20% dana BOS, yakni SMP Negeri 10, SD Negeri 72, SD Negeri 76 dan SD Negeri 75.

Kemudian Sekolah yang tidak mengumumkan secara tertulis di papan pengumuman mengenai besar dana yang diterima dan dikelola sekolah dan rencana penggunaan Dana BOS yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03 dan BOS-04), yaitu : SMP Negeri 5, SMP Negeri 10, SD Negeri 66, SD Negeri 85, SD Negeri 47, SD Negeri 58, SD Negeri 63, SD Negeri 56, SD Negeri 25, SD Negeri 72, SD Negeri 67, SD Negeri 76, SD Negeri 75, SD Negeri 9, SD Negeri 81, SD Negeri 24, SD Negeri 53 dan SD Negeri 69.

Selanjutnya Sekolah yang tidak memasang spanduk disekolah terkait mengenai kebijakan pendidikan bebas pungutan. (Formulir BOS-05), yaitu : SMP Negeri 5, SD Negeri 66, SD Negeri 85, SD Negeri 58, SD Negeri 63, SD Negeri 56, SD Negeri 72, SD Negeri 9, SD Negeri 24, dan SD Negeri 53.

Terakhir didapati Sekolah yang menggunakan internet dengan biaya yang melebihi Rp 250.000,-/bulan, yaitu : SD Negeri 58. (ad)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam
Scroll To Top