Belum Ada Standar Pelayanan, Perda Walet Akan Revisi

Belum Ada Standar Pelayanan, Perda Walet Akan Revisi

MUSIRAWAS — Dianggap kurang lengkap dan spesifik, Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Izin Pengelolaan Burung Walet akan direvisi Pemkab Musi Rawas bersama DPRD setempat.

Perda yang ditetapkan pada 27 Juli 2012 tersebut hingga kini belum menerbitkan dokumen izin sama sekali, sehingga belum ada satupun penangkar burung walet di Kabupaten Musi Rawas yang memiliki izin. Bahkan diduga pihak Dinas Kehutanan tempat rekomendasi pengajuan izin tidak memiliki Standar Pelayanan izin Pengelolaan Burung Walet.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Musi Rawas melalui Kabid Perizinan, Jon Mery ditemui dikantornya, Selasa (02/02/2016) mengatakan bahwa saat ini Perda tentang Walet masih direvisi, termasuk juga Perda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Perda Walet sedang direvisi, karena itu leading sektor Dinas Kehutanan ada beberapa pasal akan diubah, demikian juga Perda IMB di revisi karena kondisi maupun nilai retribusi sudah tidak sesuai lagi.

Nanti kalau sudah revisi atau mungkin diganti akan di sosialisasikan ke masyarakat untuk kemudian dapat diterapkan,” kata Jon Mery.

Menurutnya, BPMPT selama ini mengurus perizinan dibagian hilir, jadi belum bisa berbuat banyak kalau belum ada rekomendasi syarat dari tim teknis maupun SKPD lain.

“Kita baru bisa menerbitkan izin bila ada rekomendasi. Contoh mengenai IMB, kita bisa menerbitkan sesuai target waktu, namun mesti dengan syarat yang lengkap disamping itu ada rekomendasi.

Rekomendasi tersebut dari Dinas PU dan Tata Ruang, apakah sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), demikian juga perlu rekomendasi dari Dinas Kehutanan, apakah masuk kawasan hutan atau tidak.

Demikian juga ada syarat pengajuan yang mesti diketahui Kades dan Camat, tanpa tanda tangan mereka tentu kami tidak bisa melayani, karena mereka kepala wilayah yang lebih mengetahui,” papar Jon Mery.

Sementara itu, Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Musi Rawas sudah dimintai copy dokumen Standar Pelayanan izin Pengelolaan Burung Walet melalui surat namun sudah lebih dari satu minggu belum ada jawaban.

Padahal ini merupakan hak masyarakat yang mesti dipenuhi sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kuat dugaan pihak Dishut menyelenggarakan Pelayanan Izin Pengelolaan Burung Walet tidak ada Standar Pelayanan, demikian juga mengenai permintaan informasi dan dokumentasi,  Dishut tidak memiliki Standar Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. (fs)

Share This Post