Efendi : Masalah Walet Sederhana, Perlu Koordinasi Lintas SKPD

Efendi : Masalah Walet Sederhana, Perlu Koordinasi Lintas SKPD

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Permasalahan izin pengelolaan Sarang Burung Walet (SBW) sebenarnya sederhana, perlu koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) serta stakeholder yang lain untuk membahas masalah ini, ungkap Ketua Yayasan PUCUK, Efendi saat dihubungi Jurnalindependen.com, siang tadi (Senin, 04/01/2016).

Mengenai Peraturan Daerah (Perda) Walet, Efendi menganggap seolah diabaikan, karena sejak diterbitkan tahun 2012 hingga kini belum ada satupun penangkar Walet yang memiliki izin penangkaran (pengelolaan). Bukan hanya Perda walet saja, seperti Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah cacat hukum dan bertentangan dengan UU tentang DOB Muratara, padahal Perda RTRW merupakan tonggak awal dari pengaturan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas.

“Perda walet yang ada belum mengatur secara spesifik mengenai izin pengelolaan yang di serahkan ke Dinas Kehutanan. Sementara peraturan turunannya juga diketahui belum ada, karena jelas dalam mengeluarkan izin perlu kajian khusus yang melibatkan dampak lingkungan, kesehatan, tata ruang dan sosial kemasyarakatan.

Sebelum mengeluarkan izin prinsip tentu harus mengacu Tata Ruang yang berpedoman kepada Perda RTRW yang bertentangan dengan UU diatasnya,” kata Efendi.

Aktivis yang getol dalam kajian hukum dan linkungan hidup ini, juga mempertanyakan juga kinerja DPRD bersama Eksekutif yang telah mengesahkan Perda Walet tersebut, mestinya pihak DPRD juga proaktif dalam pengawasan pelaksanaan Perda dilapangan.

“Mestinya DPRD juga turut mengawal dan mengawasi Perda Walet ini, mengapa usaha penangkaran Walet ada dimana-mana namun belum ada satupun izin, padahal potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” harap Efendi.

Memang dalam syarat pengajuan izin pengelolaan, lanjut Efendi, untuk IMB, HO dan SIUPP merupakan kewajiban penangkar namun memang bukan ranah Dinas Kehutanan karena diurus instansi lain.

Sementara itu, Asisten III Edi Iswanto saat ditemui dikantornya sedang rapat. “Bapak sedang rapat dan belum diketahui sampai jam berapa,” kata stafnya.

Demikian juga Kepala Dinas Kehutanan, Priscodesa dan Kabid Intag ditemui dikantornya sedang keluar.

Diketahui sebelumnya pada 15 Desember 2015, sebanyak 18 Penangkar Sarang Burung Walet (SBW) dari Kecamatan Megang Sakti, mengajukan Izin Pengelolaan Burung Walet ke Bupati melalui Dinas Kehutanan.

Senin, 28 Desember 2015 Pihak Dinas Kehutanan mengembalikan berkas untuk minta dilengkapi karena masih banyak yang belum memenuhi syarat diantaranya belum ada peta/sketsa tempat usaha, izin lingkungan, NPWP, tanda lunas PBB, HO dan IMB serta SIUP.

Selasa, 29 Desember 2015 Pihak penangkar yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Petani Walet (IKPW) menarik berkas permohonan dan membatalkan pengajuan izin karena syarat yang diminta Dinas Kehutanan dianggap terlalu banyak tanpa dasar hukum yang jelas. Kalau berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Izin Pengelolaan Burung Walet pada pasal 2 ayat 3 : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Peta lokasi yang dimohonkan apabila dalam habitat alami;
b. Foto dokumentasi bangunan apabila dalam habitat buatan; dan
c. Izin lingkungan.

(fs)

Berita Terkait :

Syarat Pengajuan Izin Walet Terlalu Banyak, Dishut Diduga Belum Ada SOP

Share This Post