JAKARTA — Satgas Anti Korupsi yang dibentuk Presiden Jokowi sebagai langkah menghentikan kriminalisasi dan melindungi KPK dinilai tidak optimal.
Koordinator Indonesian Corruption Watch Adnan Topan Husodo menilai satgas tersebut hanya hiburan belaka.
“Saya pesimis upaya-upaya seperti Satgas Anti Korupsi ini hanya untuk hiburan dan memberikan bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah pro terhadap pemberantasan korupsi,” ujar Adnan dalam diskusi publik silang pendapat pemberantasan korupsi di LBH, Salemba, Jakarta, Selasa (19/5).
Adnan mengatakan, bila pemerintah benar-benar ingin memberantas korupsi harus dimulai dari penegak hukumnya terlebih dahulu. Menurut Adnan, negara maju berhasil memberantas korupsi setelah membersihkan korupsi dipenegak hukumnya.
“Bila penegak hukumnya sudah bersih pemberantasan korupsi tidak terkendala apapun,” ujar Adnan.
Adnan menambahkan, di Indonesia hal tersebut malah terbalik. Penegak hukum yang bersih dan kotor digabung untuk memberantas korupsi. Menurut dia, itu semua tidak lebih dari sebuah negoisasi dan kesepakatan untuk menempatkan lembaga hukum yang punya masalah akut untuk menutupinya.
Hingga saat ini, ICW menilai Satgas Anti Korupsi tidak memiliki kredibilitas dalam membersihkan korupsi. Hal tersebut dikarenakan tidak ada tendesi membersihkan kepolisian.
“Tendensi membersihkan kepolisian belum dilakukan. Satgas hanya dibentuk seperti hiburan untuk rakyat saja,” tutup Adnan.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti juga berpendapat sama dengan ICW. Ray mengatakan Satgas Anti Korupsi hanya sekedar untuk memulihkan citra. Selain itu, tim tersebut dibentuk hanya untuk menunjukan diri sebagai yang terkuat.
“Hanya untuk memperlihatkan siapa yang paling gagah,” kata Ray.
Ray juga khawatir bila satgas tersebut hanya untuk perang politik saja oleh kelompok-kelompok tertentu. (rol)
