Pemkab Mura Kurang Greget Tuntaskan Masalah Perizinan, Ass II Dinilai Lemah

Pemkab Mura Kurang Greget Tuntaskan Masalah Perizinan, Ass II Dinilai Lemah

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Pemkab Mura) kami anggap kurang greget untuk menuntaskan masalah perizinan. Bila banyak pelaku usaha tidak ada izin, bagaimana mungkin mereka membayar pajak atau retribusi untuk income daerah. Pemkab Mura juga lemah dalam sosialisasi maupun penindakan bagi yang melanggar Peraturan Daerah (Perda), buktinya regulasi sudah berjalan bertahun-tahun namun masih banyak pelaku usaha yang nakal tidak memiliki izin bahkan terkadang merusak lingkungan. Demikian disampaikan Ketua Perkumpulan Pemantau Dana Negara RI (PDN-RI), Ahmad Rudi saat dihubungi Jurnalindependen.com, Selasa (12/01/2016).

Berdasarkan analisa kami di Kabupaten Musi Rawas, kata Ahmad Rudi, untuk usaha penangkaran Burung Walet saja sudah diatas 300-an penangkar, namun hingga kini belum ada satupun memiliki izin, walau sudah ada yang bayar pajak bagi 9 penangkar.

Demikian juga usaha kolam ikan lebih dari 800-an pengusaha kolam ikan, yang memiliki izin cuma 5 pengusaha. Padahal kalau bisa digerakkan bayar pajak dan retribusi sudah berapa ratus juta nilai rupiah yang masuk kas daerah. Belum jenis usaha yang lain, seolah dibiarkan saja. 

“Patut dipertanyakan, kinerja Perizinan Kabupaten Musi Rawas, kenapa bisa seperti itu, apakah regulasi lemah atau koordinasi lintas SKPD yang kurang berfungsi. 

Tidak difungkiri karena masalah perizinan ini juga melibatkan SKPD teknis, bukan hanya di Badan Penanaman Modan dan Perizinan Terpadu (BPMTP) saja. Tentu koordinasi ini dilakukan pihak atasan yakni Assisten yang membidangi dan Sekretaris Daerah (Sekda).

Bila pembina lintas SKPD teknis yang membidangi Perizinan yakni Assisten II lemah, maka inilah akibatnya koordinasi jadi lemah, masing-masing SKPD terkait kurang bersinergi. Masing-masing SKPD bergerak sendiri menentukan teknis berbeda-beda dan membingungkan pelaku usaha yang mengajukan izin usaha. Terkadang pelaku usaha merasa dipimpong kesana kemari, hal ini sudah saya diskusikan kepada para penangkar walet yang pernah mengajukan izin,” kata Ahmad Rudi.

Sementara itu, Assisten II Setda Kabupaten Mura, Syaiful Ibna ditemui dikantornya sedang rapat, dihubunhi via seluluernya 08212312XXXX tidak ada balasan. (fs)

Berita Terkait :

Tuntaskan Masalah Perizinan, Suharto Patih : Perlu Koordinasi SKPD Terkait

Share This Post