Pemkab Mura Segera Sebar SOP Izin Walet ke Penangkar

Pemkab Mura Segera Sebar SOP Izin Walet ke Penangkar

MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com — Penegakan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pengelolaan Burung Walet akan diberlakukan secara merata di Kabupaten Musi Rawas, untuk itu perlu sosialisasi. Segera buat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disebar kepada para penangkar. Demikian disampaikan Assisten III Setda Kabupaten Musi Rawas, Edi Iswanto pada saat memimpin rapat koordinasi di Bina Praja, Pemda Musi Rawas, Sumsel. (Selasa, 19/01/2016).

Edi Iswanto juga menyampaikan bahwa semestinya izin diajukan sebelum usaha dimulai, namun kenyataan usaha sudah berjalan, bangunan sudah ada, tetapi izin belum punya.

“Dalam waktu dekat mesti ada rapat kerja terbatas untuk membahas masalah ini, sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sarang Burung Walet (SBW) yang sudah ada Perda-nya sejak tahun 2012 demikian juga tentang pajak SBW dari tahun 2011,” harap Edi Iswanto kepada para peserta rapat dari SKPD terkait yakni DPPKAD, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, BPMPT dan Dinkes.

Sementara itu, Kepada DPPKAD, Gotri Suyanto berharap agar kedepan pengusahaan SBW dapat berjalan tertib, memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang dan income untuk pajak daerah.

“Kami berharap¬†bagaimana kedepan usaha SBW dapat berjalan secara tertib dan memiliki legalitas. Memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan dan tata ruang serta pajak,” harapnya.

Sedangkan perwakilan dari Penangkar Walet, Wisnu Handoyo beranggapan bahwa selama ini sistem perizinan di Pemkab Musi Rawas terlalu bertele-tele, demikian juga minimnya pengetahuan penangkar sehingga IMB dapat dibuat di tingkat desa oleh oknum Kades dengan besaran nilai Rp 1,5 juta/izin.

“Kami ingin perizinan jangan bertele-tele, terlalu banyak aturan dan tempat pengajuan izin belum lagi izin yang telah dibuat pada tingkat Desa dalam hal ini oknum kades yang telah mengeluarkan IMB.

Tolong dipermudah dibuat satu pintu saja, umpamanya ke BPMPT saja, sehingga tidak membuat bingung. Kami serius terutama dari anggota Paguyuban Walet akan patuh pada peraturan, namun minta pemutihan dan keringanan masalah biaya. Biaya selain itu meminta ada penindakan tegas bagi penangkar yang enggan mengurus izin dan bayar pajak,” ungkap Wisnu. (fs)

Berita Terkait :

Pemkab Mura Kurang Greget Tuntaskan Masalah Perizinan, Ass II Dinilai Lemah

Share This Post