Proyek Hutan Kota Dishut Mura, Dinilai Tanpa Aturan Yang Jelas

Proyek Hutan Kota Dishut Mura, Dinilai Tanpa Aturan Yang Jelas

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Pembangunan kawasan Hutan Kota di Agropolitan Center Muara Beliti, Musi Rawas dinilai tidak ada acuan dasar hukum yang jelas. Hal ini disampaikan Ketua LSM LM PARI, Hamza kepada Jurnalindependen.com, Rabu (06/01/2016) di kantornya.

Menurut Hamza, lokasi Hutan Kota dimaksud merupakan kawasan perumahan PNS yang pembangunannya dilakukan pihak swasta PT Paku Alam berdasarkan Surat Bupati Musi Rawas dengan no. 648/889/2004, tanggal 20 Desember 2004 dan itu berlaku hingga kini, belum ada pembatalan. Surat tersebut ditanda tangani Bupati beserta cap dengan perihal Pembangunan Perumahan bagi PNS melalui Bapertarum PNS. Tanahnya merupakan hibah Pemkab sedangkan perumahan dibangun pihak pengembang.

“Pada Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas dikawasan tersebut tidak tercantum yang namanya kawasan Hutan Kota, tapi yang ada kawasan pemukiman.

Tapi malah Pemkab Musi Rawas melalui Dinas Kehutanan membuat kawasan Hutan Kota pada lahan yang peruntukannya untuk pemukiman dan dalam pengembangannya dilakukan pihak PT Paku Alam, dasar hukumnya mana?

Selain itu proyek Hutan Kota itu sejak awal dibangun berupa pagar dan tanaman hutan hingga selesai tidak transparan dan tidak ada papan informasi, sehingga tidak diketahui berapa anggarannya dan siapa pelaksananya.

Bila suatu proyek tidak transparan, patut dicurigai diduga ada kecurangan dalam penggunaan anggarannya,” kata Hamza.

Kami berharap, lanjut Hamza, dalam pengaturan pembangunan mengacu pada tata ruang dan peruntukan asa, karena hal tersebut ada dasar hukumnya, bukan asal buat saja. (fs)

Berita Terkait : 

Satu Lagi Proyek ‘Siluman’ Dishut Mura di Lahan Griya Silampari Indah

Rincian Pengurangan Lahan Perumahan Yang Dikelola PT Paku Alam

Share This Post