PT. Paku Alam Ancam PTUN Pemkab Mura

PT. Paku Alam Ancam PTUN Pemkab Mura

*  Terkait pemutusan kontrak kerja sepihak

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Direktur PT. Paku Alam Ali Umar saat dibincangi di kawasan Agropolitan Center Muara Beliti, Kamis (11/2/2016)  usai menghadiri pertemuan antara Pemkab. Musi Rawas dan Koperasi Korpri  Kabupaten Musi Rawas dengan Pihak pengembang pembangunan perumahan bagi PNS mengatakan apabila pihak Pemkab. Musi Rawas dan Koperasi Korpri memutuskan  sepihak kontrak kerja mengancam akan melaporkan ke PTUN.

“ Kami dari PT. Paku Alam merasa keberatan apabila diputuskan sepihak oleh Pemkab. dan Koperasi Korpri maka kita dari PT. Paku Alam akan menuntut sesuai dengan peraturan akan kami PTUN kan, namun kalau pemutusan itu hanya bersifat sementara menunggu hasil evaluasi beringkutnya kami pun siap menunggu yang penting ada batas waktu karena kami selama ini sudah rugi serta sudah  lama menunggu dari bulan maret 2015 sampai sekarang belum ada kepastiannya, “ tegas Umar.

Menurut Umar pemutusan kontrak kerja seharusnya tidak perlu terjadi mengingat banyak pihak yang dirugikan terutama pihak pengembang “ Dulunya kawasan perumahan merupakan hutan belantara, bukan seperti sekarang ini coba bayangkan mulai dari pembabatan hutan, pembuatan sertifikat, pembayaran pajak dan lain – lain  hingga harga tanah tersebut bernilai Rp. 20.000,-/M2,  “  ujarnya.

Seharusnya lanjut Umar pembuatan sertifikat tersebut dilakukan oleh pihak Koperasi Korpri bukannya dibebankan oleh pihak pengembang “  Di kantor pertanahan pembuatan sertifikat seharga Rp. 2 juta / kapling , itu kita yang urus dan bayar untuk bisa diajukan ke Bank, “ jelasnya.

Kita mengharapkan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan pihak Koperasi Korpri agar dapat melanjutkan kontrak kerja “ Ya kalau bisa kita lanjutkan pengembangan pembangunan perumahan PNS ini, mungkin selama ini ada hal hal yang perlu dibenahi mari kita sama sama menyelesaikannya,” harap  Umar selaku Direktur PT. Paku Alam.

Sementara itu pihak Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dan Koperasi Korpri Kabupaten Musi Rawas sampai berita ini di terbitkan belum dapat di konfirmasi sehubungan dengan pemutusan kontrak kerja sepihak oleh Pemkab. Musi Rawas. (Rul)

Berita Terkait :

Proyek Hutan Kota Dishut Mura, Dinilai Tanpa Aturan Yang Jelas

Share This Post