Soal Pemangkasan Anggaran Panwas Muratara, DPRD : Pengajuan Tidak Rasional

Soal Pemangkasan Anggaran Panwas Muratara, DPRD : Pengajuan Tidak Rasional

MURATARA, Jurnalindependen.com — Silahkan lapor, kami tidak mau melegalkan anggaran yang tidak rasional. Kalau melihat anggaran yang diajukan, itu adalah pemborosan uang rakyat, demikian disampaikan Pimpinan DPRD Musi Rawas Utara (Muratara), Efriansyah ketika dihubungi Jurnalindependen.com, siang tadi, Kamis (10/09/2015).

Hal ini disampaikan Efriansyah terkait pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad yang akan melaporkan Pj Bupati dan DPRD Muratara ke Mendagri dan Presiden karena memangkas anggaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Muratara yang dianggap terlalu berlebihan.

Menurut Efriansyah, masyarakat Muratara perekonomiannya sangat terpuruk sekarang dan infrastruktur belum terpenuhi. Makanya anggaran Panwas dan KPU di pangkas.

“Sistem penganggaran sampai 2016 itu tidak benar. Karena APBD sampai dengan akhir tahun. Kalau memang kurang nanti di APBD Induk 2016 bisa dianggarkan lagi asalkan rasional,” kata Efriansyah.

Ditanya mengenai anggaran yang diajukan tidak rasional, Efriansyah menjawab, “Seperti honor Panwas Rp 7,5 juta/bulan/orang. Lembur sampai 30 hari, rental mobil Rp 18 juta/unit/bulan dan pos-pos lain yang banyak kejanggalan. Ditanya dasarnya mereka tidak bisa menjawab.”

Sementara itu pihak Panwas Kabupaten Muratara dihubungi via selulernya belum ada jawaban. (fs)

Share This Post