Tata Kelola Anggaran PT Pelindo II Melanggar UU

Tata Kelola Anggaran PT Pelindo II Melanggar UU

JAKARTA — Anggota Pansus Angket Pelindo II DPR RI, Irmadi Lubis menilai pengelolaan anggaran PT Pelindo II tidak transparan dan melanggar etika keuangan negara. Ia menyebut patut diduga telah terjadi pelanggaran UU no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pada pasal 3.

“Direksi Pelindo II telah menganggap perusahaannya seperti kepemilikan swasta! Ini bersebrangan dengan etika keuangan Negara yang seharusnya dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” katanya saat rapat dengan Dani Rusli mantan Dirut PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Rabu (27/1/16).

Politisi Fraksi PDIP ini menambahkan pansus perlu mengkonfrontir Menteri Perhubungan dengan Direksi Pelindo untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. “Saya usulkan kita patut segera pertemukan Menteri Perhubungan dengan Direksi Pelindo,” tandas wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut I ini.

Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka menanggapi positif usulan tersebut. Ia segera memerintahkan sekretariat pansus untuk segera mengatur jadwal sidang kedua pihak terkait.

Rapat dengar pendapat umum Pansus Angket Pelindo II selain menghadirkan Dani Rusli juga mengundang manajemen perusahaan PSA Singapura, Mitsui dan Oversight Committee (hs/iky–DPR RI)

Share This Post