Walikota Lubuklinggau Batalkan Rencana Lelang Jabatan Lurah

Walikota Lubuklinggau Batalkan Rencana Lelang Jabatan Lurah

LUBUKLINGGAU — Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe menegaskan, rencana Pemkot Lubuklinggau menggunakan sistem lelang dalam penentuan jabatan lurah, dipastikan batal dilakukan.

Sebab, anggaran untuk melaksanakan lelang cukup besar. Sementara anggarannya tidak ada.

“Kalau menggunakan sistem lelang, kita mau bentuk lagi tim seleksinya (Timsel) dari awal dan ternyata itu butuh anggaran. Jadi, kita tidak pakai sistem lelang untuk menentukan posisi jabatan. Pakai lelang butuh Rp 50 juta untuk timselnya dan lain sebagainya, itu untuk satu posisi jabatan, habis kita untuk membiayai lelang tersebut,” kata SN Prana Putra Sohe.

Analoginya, jika satu jabatan seperti lurah membutuhkan anggaran sekitar Rp 50 juta dengan menggunakan sistem lelang. Maka, dengan jumlah lurah sebanyak 72 orang, maka dana yang dibutuhkan untuk penempatan jabatan lurah dengan sistem lelang mencapai Rp 3,6 miliar.

Karena itu kata SN Prana Putra Sohe, dalam menempatkan pejabat, pihaknya akan lebih mengoptimalkan lagi fungsi dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Kedepan, penentuan jabatan akan dilakukan lebih selektif. Juga memertimbangkan prestasi, golongan jabatan yang bersangkutan.

“Baperjakat kita minta lebih optimal saja, fungsinya diperluas. Itu kebijakan yang bisa kita lakukan. Daripada pakai lelang, anggarannya sekian. Kita lebih selektif saja melihat karier pejabat itu sendiri,” katanya.

Disinggung soal adanya reposisi pejabat di lingkungan PemkotLubuklinggau, menurutnya, saat ini belum akan dilakukan. Pihaknya masih menunggu pelantikan Bupati Musirawas dan Musirawas Utara (Muratara) terpilih, hasil pilkada serentak beberapa waktu lalu.

“Untuk, reposisi tunggulah habis pelantikan Bupati Musirawas dan Bupati Muratara,” katanya. (Sripoku)

Share This Post